MA Diminta Menjaga dan Mengawal NKRI Secara Profesional
Ketua Mahkamah Agung (MA) RI : Prof. DR. Hatta Ali, SH, MH berdiskusi Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus di Pansus DPR-RI Mengenai Sejumlah UU Di Bidang Hukum, MA, Dan Badan-Badan Peradilan). Kamis, 8 Desember 2016, Di Gedung MA, Jakarta. Materi Diskusi Bertemakan sekitar Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Dan Agenda Memaknai Negara Hukum.

Jakarta, Seruu.com- Ketua Mahkamah Agung (MA) RI : Prof. DR. Hatta Ali, SH, MH berdiskusi Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus di Pansus DPR-RI Mengenai Sejumlah UU Di Bidang Hukum, MA, Dan Badan-Badan Peradilan). Kamis, 8 Desember 2016, Di Gedung MA, Jakarta. Materi Diskusi Bertemakan sekitar Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Dan Agenda Memaknai Negara Hukum.

 

"Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Dan Agenda Memaknai Negara Hukum"

Menurut Konstitusi UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman Dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Dengan demikian, MA yang memang merupakan salah satu lembaga negara, menjadi sebuah lembaga strategis, berpengaruh, dan menentukan sesuai dan berdasarkan amanat dan ketentuan Konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum dan negara hukum demokratis konstitusional, maka MA dan segenap lingkungan badan peradilan lainnya yang di bawah kekuasaan MA, harus senantiasa menjaga dan mengawal NKRI secara profesional dan kredibel serta secara mandiri dan independen. MA dan jajarannya di semua tingkatan dan lingkungan peradilan bertanggungjawab dan terpanggil sepenuhnya untuk membangun, mempertahankan, dan menegakkan profesionalitas, kredibilitas, kemandirian, dan independensi dalam seluruh fungsi, tugas, program, peran, dan kewenangannya.

Amanat konstitusi dan ketentuan universal untuk mendukung dan memperkuat profesionalitas, kredibiltas, kemandirian, dan independensi MA, selain harus ditegakkan oleh MA dan jajarannya, juga harus didukung dan dikuatkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian juga lembaga-lembaga dan institusi-institusi lainnya mesti menghormati dan menjaga independensi MA sebagai lembaga yang memegang, memiliki, dan memegang kekuasaan kehakiman.

Sembari MA dan jajarannya sedang melakukan reformasi kelembagaan hukum di bidang kekuasaan kehakiman, MA tentunya sedang bertekad kuat dan berkemauan keras menumbuhkan kewibawaan dan kemajuan MA melalui berbagai agenda, kebijakan, dan hal ihwal lainnya. Kualitas Penetapan dan Putusan hukum yang terbit keluar dari lingkungan kekuasaan kehakiman semakin menunjukkan dan agar menambah karakteristik yang sungguh-sungguh dan efektif menegakkan negara hukum berdasarkan konstitusi.

"Keagungan" MA dan kekuasaan kehakiman beserta jajarannya terletak utamanya dan maknanya dalam wujud bobot Penetapan dan Putusan. Penetapan dan Putusan ini tentu berfungsi dan berguna untuk memastikan materi pokok, dan juga diharapkan berfungsi dan bermanfaat untuk memastikan dan menegakkan konstitusi NKRI berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika. [fir]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU