Tegakan Hukum Dan Evaluasi Siaran Yang Tidak Mendidik Publik!
ilustrasi istimewa

Jakarta, Seruu.com- Direktur Indonesia Institute For Publik Policy, Taufan Hunneman mengharapkan di tahun 2017 ini adalah tahun penuntasan kasus hukum.
 


"Karena itu saya mendesak agar pekerjaan rumah Kejagung maupun KPK untuk menuntaskan kasus-kasus hukum antara lain kasus mobil 8 dan sismibakhum di Kementerian kehutanan, papar Taufan dalam siaran pers

Kedua kasus ini sempat menjadi perhatian publik namun kita bak di telan bumi kedua kasus ini lenyap begtu saja.

Karena itu Taufan mendorong agar kedua kasus ini dapat di selesaikan secara final kalaupun kemudian melihat konglomerat nasional baiknya tetap di usut sebab setiap orang mempunyai persamaan di muka hukum.

Disamping soal penegakkan hukum, mantan aktivis 98 ini juga meminta agar baik kementerian komunikasi dan informasi maupun KPI untuk melakukan evaluasi atas saluran frekuensi termasuk didalamnya menertibkan frekuensi2 yang selama ini perusahaan media televisi menyiarkan program-program siaran yang tdk mencerminkan kepribadian bangsa indonesia.

"Penegakkan hukum memberikan aspek keadilan di tengah masyarakat begtu juga frekuensi penyiaran media sebab dengan saluran frekuensi di harapkan rakyat mendapatkan hiburan dan tontonan yg bermutu, "tambahnya.

Sebab itu Taufan Hunneman meminta tegas agar pihak Kejagung maupun KPK menuntaskan kasus hukum yang menyita perhatian publik salah satunya soal mobile 8 dan sismibakhum kementerian kehutanan. Tak kalah penting tuntutan lainnya, Ia meminta Kemeinfo dan KPI untuk melakukan evaluasi atas penertiban penyalagunaan frekuensi siaran yang tidak berbobot atau tidak mengandung efek edukasi bagi masyarakat. [ndis]

BAGIKAN

Tags:



Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU